Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan membebaskan Ketua Front Pembela Islam, Habieb Riziq tanpa persyaratan apapun. Pernyataan tersebut disampaikan Al-Ustadz Syarifin Maloko, SH, MSi dan Presidium Ummat Islam Sumut,KH.Zulfikar Hajar, LC dalam tabligh akbar di Mesjid Raya Al-Mashun Medan, Jumat [20/06] .

Dalam tabligh akbar yang dihadiri ratusan ummat Islam itu, Al-Ustadz Syarifin Maloko mengatakan, selain membebaskan Habieb Riziq pemerintah juga harus memeriksa pimpinan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB). Diduga ada kelompok tertentu yang membiayai kedatangan massa AKKBB yang menyebabkan insiden Monas pada 1 Juni 2008. “Jika tidak ada yang mendanai tidak mungkin AKKBB dapat melaksanakan kegiatan yang begitu meriah,” katanya.

Maloko juga mengimbau agar ummat Islam harus bersatu menghadapi kelompok yang mencoba untuk merongrong Islam seperti JAI tersebut.

Sementara itu, Presidium Ummat Islam Sumut, KH.Zulfikar Hajar, LC mengatakan, pemerintah harus membubarkan JAI karena telah melakukan penodaan terhadap Islam.

Tuntutan tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi. SKB tentang larangan menyebarkan ajaran Ahmadiyah diyakini tidak akan efektif karena ummat Islam punya pengalaman terhadap kelompok tersebut. Ahmadiyah pernah dilarang di Sumut tetapi kelompok kembali menyebarkan ajarannya ketika mulai dilupakan, katanya. ( ant )

Bandarlampung ( Berita ) : Jaksa Agung Hendarman Supandji diminta dapat segera mengambil tindakan yang paling tegas terhadap bawahannya yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan melakukan perbuatan tidak terpuji, karena hal itu merupakan salah satu cara untuk memulihkan citra lembaga Kejaksaan Agung.

“Jaksa Agung saat ini memang memiliki rekam jejak yang baik dan profesional. Karena itu, semua berharap adanya tindakan tegas yang diambilnya terhadap siapa saja bawahannya yang melakukan pelanggaran itu,” kata mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Syamsu Djalal, saat dihubungi dari Bandarlampung, Sabtu [21/06] .

Syamsu menyatakan keyakinannya bahwa Jaksa Agung akan bertindak sangat tegas terhadap para bawahannya, termasuk terhadap para jaksa agung muda yang telah diperintahkan untuk diperiksa terkait adanya hubungan pembicaraan telepon antara mereka dengan Artalyta Suryani (Ayin), terdakwa kasus penyuapan kepada jaksa Urip Tri Gunawan.

Namun, lanjut dia, tindakan tegas itu harus diambil dalam waktu yang cepat, sekaligus untuk mereformasi lembaga Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan, paling tidak pekan depan sudah ada keputusan terhadap Jamdatun, Jamintel, dan mantan Jampidsus, serta 11 jaksa, terkait adanya rekaman perbincangan dengan Artalyta Suryani alias Ayin yang menghebohkan itu.

“Kalau bisa minggu ini selesai. Kalau tidak minggu depan selesai ada keputusan,” kata Hendarman pula.

Jaksa Agung Muda Pengawasan MS Rahardjo menyatakan, telah menemukan bukti awal terjadi pelanggaran PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS, yang dilakukan oleh Kemas Yahya dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negaram Untung Udji Santoso.

Jaksa Agung Muda Intelijen, Wisnu Subroto, termasuk juga diperiksa oleh tim pengawas Kejaksaan Agung.

Nama Wisnu yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung disebut-sebut bersama nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Untung Udji Santoso, dalam rekaman pembicaraan Ayin dengan mantan Jampidsus Kemas Yahya Rahman yang diputar dalam Sidang Tipikor pada Rabu (12/6) lalu.

Hendarman mengatakan Jaksa Muda Intelejen (Jamintel) Wisnu Subroto yang memiliki inisiatif untuk menangkap Artalyta.

Di Harian Umum Lampung Post, Lampung, edisi Selasa 17 Juni 2008 menuliskan dalam laporan utamanya tentang kedekatan antara Wisnu Subroto dengan Artalyta atau Ayin.

Pertemanan keduanya terjalin sejak Wisnu masih menjabat Kepala Kejati Lampung. Dengan mengutip seorang pengaca senior sebagai nara sumbernya, harian itu menulis bahwa agak mustahil jika Wisnu tidak kenal Ayin.

Lebih lanjut disebutkan, hampir setiap Sabtu malam, Ayin dan Wisnu serta beberapa orang penting sering berkaraoke bersama di sebuah “lounge” milik seorang pengusaha di Telukbetung, Bandarlampung.

Ayin juga diketahui sebagai isteri pengusaha terkenal di Lampung yang suaminya meninggal dunia, kemudian dia meneruskan bisnisnya bersama anak-anak dan keluarganya. Sejumlah petinggi dan tokoh di Lampung diketahui kenal dengan Ayin itu.

Berkaitan itu, Syamsu Djalal mengharapkan berbagai pihak untuk memberikan dukungan kepada Jaksa Agung dalam menindak tegas semua bawahannya yang melakukan pelanggaran, sekaligus mendorong Jaksa Agung dan semua pihak terkait untuk mereformasi lembaga Kejaksaan Agung itu. ( ant )

Jakarta ( Berita ) : DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, ditetapkannya mantan Deputi V Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi PR sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir menunjukkan keseriusan Polri menuntaskan kasus tersebut. “Kita tidak bicara prestasi atau persoalan waktu yang dianggap terlambat.

Tetapi ini (penetapan Muchdi PR sebagai tersangka.red) adalah bukti keseriusan Polri yang berupaya mengusut secara tuntas kasus Munir,” kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Jumat [20/06] .

Irgan Chairul mengatakan, kerja Polri tersebut perlu dihargai dan diharapkan kasus itu dapat diusut tuntas sampai keakar-akarnya. “Kita harap ini bisa mengungkap secara terang benderang, dan diketahui siapa pelaku sebenarnya,” katanya. Menurut dia, kerja-kerja profesional Polri harus didukung sehingga masyarakat menjadi lebih percaya kinerja Polri dan Pemerintah.

Gengsi

Sementara itu, di tempat terpisah, anggota Komisi I DPR Al Muzammil Yusuf mengatakan, proses penegakan hukum selanjutnya dalam kasus Munir itu tidak perlu dihadapkan dengan gengsi atau ketersinggungan korps/kesatuan.

Karena, kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu, yang diproses hukum bukan hanya petinggi TNI, bahkan mantan Kapolri juga sudah diproses dan divonis (Rusdiharjo, mantan Dubes di Malaysia ), serta mantan Kabareskrim Mabes Polri bintang tiga (Suyitno Landung).

Selain itu, lanjutnya, sejumlah anggota DPR, mantan menteri, anggota Komisi Yudisial, petinggi Kejaksaan Agung, mantan pejabat Bank Indonesia, juga sedang dan telah diproses secara hukum. “Yang perlu kita tumbuhkan justru semangat kebersamaan kita untuk menegakkan supremasi hukum, yang bercirikan fair, transparan, sesuai prosedur, dan menghormati praduga tak bersalah,” katanya.

Dengan demikian, kata Muzzammil yang juga salah satu Ketua DPP PKS itu, situasi politik tetap aman terkendali dan pada gilirannya membuahkn putusan hukum yang berkeadilan.

Sebelumnya, Kepolisian RI (Polri) pada Kamis kemarin (19/6) memeriksa dan menahan mantan Deputi V BIN Muchdi PR dalam kasus meninggalnya aktivis HAM Munir.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira menyatakan Muchdi diduga melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana junto pasal 55 KUHP tentang turut serta dalam tindak pidana.

Dengan pasal tersebut, Muchdi mendapatkan ancaman hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati. Munir tewas pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda yang terbang dari Jakarta menuju Belanda melalui Singapura. Pengadilan telah memvonis bersalah mantan Dirut Garuda Indra Setiawan satu tahun penjara dan mantan pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto 20 tahun penjara atas kasus ini. ( ant )

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mendukung pengalihan tugas Badan Rekonstruksi (BRR) Aceh kepada Pemda Aceh. Pengalihan tugas tersebut akan dilakukan tahun 2009 mendatang dan beralih menjadi Badan Koordinasi dan Kesinambungan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BKKRR) Aceh.

“Saya datang membicarakan kelanjutan BRR. Saya ingin setelah BRR selesai mandatnya, pemerintah Aceh bisa mengmbil alih dengan badan baru yang dikontrol oleh pemerintah Aceh dan di dalam badan teresbut perlu ada steering comitee. Wapres mendukung, sangat,” ujar Gubernur Aceh Irwandi Yusuf usai menghadap Wapres di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (17/6/2008).

Menurut Irwandi, BKKRR nantinya akan melanjutkan tugas BRR yang sebelumnya dan tetap berada di bawah pengawasan Pemda Aceh. “Fungsinya melanjutkan tugas BRR yang belum selesai. Kontrolnya oleh pemerintah Aceh,” imbuhnya.

Pati (ANTARA News) – Sekelompok pelajar putri di Kecamatan Juwana, Pati, yang menamakan diri Geng Nero, Jumat, ditangkap Polisi, karena keberadaannya sangat meresahkan masyarakat.

Penangkapan gang nero berawal dari laporan masyarakat dan beredarnya video aksi kekerasan Geng Nero di Gang Cinta, Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana di kalangan masyarakat.

Keempat orang anggota gang nero tersebut terdiri atas Ratna, Yunika, Maya, dan Tika, yang masih duduk di bangku kelas I SMU yang berbeda-beda di Kabupaten Pati.

Menurut Kapolres Pati AKBP Hilman Thayib melalui Kasat Reskrim AKP Sulkhan, di Pati, Jumat, penangkapan dilakukan di rumah masing-masing anggota yang berada di Kecamatan Juwana tanpa perlawanan.

Ia mengakui, penangkapan tersebut berkat laporan dari masyarakat dan penyebaran video rekaman kekerasan mereka.

Ditambahkannya, anggota mereka semula berjumlah enam orang, kini tinggal empat orang saja. “Dua orang anggota lainnya sudah pindah rumah, ada yang di Bali dan Yogyakarta,” katanya.

Dalam video rekaman kekerasan gang tersebut, korban yang bernama Lusi, siswi kelas III SMP mendapat tamparan secara bergantian oleh anggota geng tersebut. Bahkan, korban sempat diludahi pelaku.

Ratna, salah satu anggota Geng Nero, mengakui, aksi kekerasan tersebut timbul karena ada masalah dengan Lusi.

Lantas, dia menceritakan permasalahan yang dihadapinya kepada ketiga temannya.

Sedangkan pembuatan rekaman video tersebut, dilakukan sekitar April lalu di Gang Cinta.

Saat aksi kekerasan dilakukan, Ratna, siswi SMU di Juwana mengaku, tidak ikut memukuli Lusi. “Yang menampar Lusi adalah Tika sama Yunika,” kata Ratna.

Sedangkan Tika, siswi kelas I di SMU Juwana mengakui, dirinya ikut menampar Lusi sebagai bentuk aksi solidaritas terhadap temannya yang dihina oleh korban.

Menurut pengakuan sejumlah pelaku, terbentuknya gang nero saat mereka masih duduk dibangku sekolah dasar (SD).

Sementara itu, salah satu anggota Komite di dua sekolah di Kecamatan Juwana dan Batangan, Jamari, mengaku prihatin dengan aksi mereka.

“Pihak sekolah sudah memanggil orang tua masing-masing anggota gang nero tersebut,” katanya.

Terkait dengan arti gang nero, Jamari, mengungkapkan bahwa Nero diartikan jika “neko-neko” (bahasa jawa) dikeroyok atau macam-macam dikeroyok.(*)